DINAS PEHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

Senin, 24 April 2017

RUANG HENTI KHUSUS(RHK) SEPEDA MOTOR (R2) SIMPANG ARGOPURO JEMBER


UPAYA DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER DALAM MENGURAI PENUMPUKAN KENDARAAN PADA SIMPANG ARGOPURO


Sosialisasikan RHK R2, Dishub Jember lakukan pengaturan lalu lintas sesuai ruang marka yang terdapat pada persimpangan Argopuro. Hal tersebut dilakukan dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran penggunaan RHK R2 pada simpang Argopuro.


Sesuai peraturan yang berlaku, merujuk pada pasal 106 ayat 4 butir b Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan marka jalan, di karenakan terdapat sanksi dalam UU tersebut, pada pasal 287 ayat 1 dimana pelanggar marka jalan mendapat sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau sanksi denda maksimal Rp 500 ribu.


Kami himbau bagi warga Jember, khususnya pengguna R4 agar mematuhi ruang henti khusus R2 pada persimpangan argopuro. Agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas dan waktu hilang akibat akselerasi mobil yang cukup memakan waktu saat APILL (traffic Light) berwarna hijau dapat berangsur teratasi dan terurai. 


TODUS MON TAK TERTIB TODUS MON E TILANG
TERTIB JEMBERKU TERTIB INDONESIAKU



Kamis, 30 Maret 2017

PENGELOMPOKAN JALAN

PENGELOMPOKAN JALAN

Dalam UU No. 38/2004 sesuai peruntukannya, jalan terdiri dari Jalan Umum yakni jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan Jalan Khusus yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pengelompokan jalan umum dilakukan menurut :



1. Pengelompokan Jalan Umum Menurut Sistem
·         Sistem Jaringan Jalan Primer yaitu sistem jaringan jalan yang mempunyai peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusiyang berwujud pusat-pusat kegiatan, yang dalam pengertian sederhana merupakan jaringan jalan antarperkotaan.

·         Sistem Jaringan Jalan Sekunder yaitu merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan atau dalam bahasa sederhananya adalah jaringan jalan dalam kawasan perkotaan.


2. Pengelompokan Jalan Umum Menurut Fungsi
·                                                                                                                                                 Jalan Arteri,
·                                                                                                                                                Jalan Kolektor,
·                                                                                                                                                Jalan Lokal, dan
·                                                                                                                                               Jalan Lingkungan

3. Pengelompokan Jalan Umum Menurut Status.
Pengelompokan jalan menurut status bertujuan untuk menentukan Anggarannya di beban kan kemana. Berikut ini pengelompokan jalan umum menurut status:
·         Jalan Nasional yang mempunyai lingkup layanan nasional yakni jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional. serta jalan tol.
·         Jalan Provinsi yang mempunyai lingkup layanan provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
·         Jalan Kabupaten yang mempunyailingkup layanan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sisitem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
·         Jalan Kota yang mempunyai lingkup layanan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
·          Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

4. Pengelompokan Jalan Umum Menurut Kelas
Berbeda dengan pengertian kelas jalan yang selama ini dikenal dalam peraturan perundangundangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No. 14/1992 dan PP No. 43/1993) yang membagi jalan dalam beberapa kelas dengan didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan, yakni jalan kelas I, II, III A,III B, dan III C, maka kelas jalan yang dimaksud dalam UU No. 38/2004 tersebut didasarkan pada spesifikasi penyediaan prasarana jalan yang mencakup sifat lalu lintas yang dilayani, pengendalian jalan masuk, jumlah lajur, median, dan lebar jalur lalu lintas. Pengelompokan jalan sesuai kelas jalan yang berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan tersebut terdiri dari Jalan Bebas Hambatan (Freeway), Jalan Raya(Highway), Jalan Sedang (Road), dan Jalan Kecil (Street).
·         Jalan Kelas I, adalah jalan arteri yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, termasuk juga oleh kendaraan dengan muatan ukuran lebar yang tidak lebih dari 2.500 milimeter, dan ukuran panjangnya tidak lebih dari 18.000 milimeter, serta muatan sumbu paling berat yang diizinkan adalah lebih besar dari 10 ton.
·         Jalan Kelas II, adalah jalan arteri yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dengan muatan ukuran lebar yang tidak lebih dari 2.500 milimeter, ukuran panjangnya tidak lebih dari 18.000 milimeter, serta muatan sumbu paling berat yang diizinkan adalah 10 ton.
·         Jalan Kelas III A,  adalah jalan arteri atau kolektor yang dpat dilalui oleh kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dengan muatan yang memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 2.500 milimeter, dengan ukuran panjang tidak lebih dari 18.000 milimeter, serta dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton.
·         Jalan Kelas III B, adalah jalan kolektor yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk oleh kendaraan bermotor dengan muatan yang memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 2.500 milimeter, ukuran panjangnya tidak lebih dari 12.000 milimeter serta dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton.
·         Jalan kelas III C, adalah jalan lokasi yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermuatan, yang memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 2.100 milimeter, dengan ukuran panjang tidak lebih dari 9.000 milimeter, serta dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton.


Rabu, 04 Januari 2017

SIKLUS KEMISKINAN DAN BEBAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

SIKLUS KEMISKINAN DAN BEBAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS




       Dikutip dari paper - 2000 ; isue Pengasingan sosial dan siklus kemiskinan diketahui bahwa
Dampak dari beban kecelakaan lalu lintas akan menyebabkan Siklus Kemiskinan yang berketerkaitan sangat panjang dalam kelangsungan hidup. Cedera kecelakaan lalu lintas jalan berdampak pada kesehatan dan biaya pengobatan, penurunan standart kualitas hidup, kehilangan pendapatan, pendidikan, dan hutang
Kerentanan terhadap kemiskinan berkelanjutan dan kesehatan yang buruk akan menjadi hal yang harus dipikirkan oleh Pemerintah akibat dari buruknya sistem keselamatan transportasi yang ada saat ini yang tidak mampu merubah dan memaksa pengendara untuk berperilaku tertib lalu lintas dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada.
Perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk mengurangi dampak kemiskinan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.



Senin, 02 Januari 2017

ANGKUTAN PERINTIS PARIWISATA PAPUMA PAYANGAN KAB. JEMBER

ANGKUTAN PERINTIS PARIWISATA
PAPUMA PAYANGAN
KAB. JEMBER


Guna menunjang perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian kab. jember, dan memberi kemudahan akses menuju tempat wisata pantai, hari ini peresmian angkutan perintis pariwisata PAPUMA & PAYANGAN bantuan dari Kementerian Perhubungan oleh bapak wakil bupati Abdul Muqiet Arief bersama forkopimda kab. jember
Adapun trayek (jalur lintas angkutan perintis pariwisata) adalah terminal Tawang alun - Ambulu - Papuma - Payangan dan peremajaan taxi guna memenuhi kenyaman dan keselamatan penumpang yakni dengan adanya armada taksi baru dari PT Perdana Indoniaga.